Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 23 Tahun 2015

Admin 2 September 2015
Katalog   Full Text

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA – PELAKSANA TEKNIS - ORTA

2015

PERMENAKER NO.23 Tahun 2015, LL NAKER 2015 : 20 Hlm; BN NAKER TH,2015 No.1312


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja



ABSTRAK :   - Untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenakertrans, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
    - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 18 Tahun 2015; KEPPRES No.121/P Tahun 2014; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/2008; PERMENAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENAKERTRANS No. 13 Tahun 015
    - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Kedudukan, Tugas Fungsi dan klasifikasi ; Balai besar pengembangan latihan kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan; Balai latihan kerja kelas I mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja; Balai latihan kerja kelas II mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja pelaksanaannya ada di Pasal 24 Balai Latihan Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing unit Pelaksanaan Teknis Bidang Pelatihan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan funsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja harus menyusun peta bisnis proses.dan dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya; perubahan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang keselamatan dan kesehatan kerja ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
CATATAN :  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2015.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENA KERTRANS No. PER.07/MEN/IV/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENAKERTRANS No. 8 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Seluruh ketentuan yang mengatur mengenai Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Surabaya dalam Kepmentrans No. KEP.137/MEN/2001, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut