Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 40 Tahun 2015

Admin 31 Desember 2015
Katalog   Full Text

PERJANJIAN KERJA – PERSEORANGAN - TATA CARA

2015

PERMENAKER NO.40 Tahun 2015, LL NAKER 2015 : 9 Hlm; BN NAKER TH, 2015 No.2072


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Pada Pengguna Perseorangan



ABSTRAK :   - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU.XI/2013 sudah tidak sesuai legi dan perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja pada Pengguna Perseorangan.
    - Dasar hukum Peraturan menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENKER No. 22 Tahun 2014; PERMENAKER No. 8 Tahun 2015.
    - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Pada Pengguna Perseorangan dengan batasan istilah dalam pengturannya, mengatur tentang : TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkun diberangkatkan dan dibuat dalam 2 tahun dn dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 tahun; perpanjangan perjanjian kerja dapat dilakukan melalui PPTKI atau oleh TKI yang bersangkutan dan harus disepakai oleh masing-masing pihak sekuang-kurangnya 3 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir; Tata cara perpanjangan perjanjian kerja melalui PPTKI; Perpanjangan Perjanjian Kerja dilakukan oleh TKI yang bersangkutan, PPTKIS tidak bertanggung jawab atas resiko yang menimpa TKI; Isi Perjanjian sekurang-kurangnya memuat gaji/upah, kondisi dan syarat kerja dll; Perpanjangan perjanjian dan jangka waktu perpanjangan perjanjian erja wajib mendapat persetujuan dari pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada perwakilan di Negara tujuan dan ditandatangani dihadapan pejabat yang menangani ketenagakerjaan;Perpanjangan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani ketenagakerjaan pada perwakilan di luar negeri dilaporkan oleh PPTKIS atau TKI yang bersangkutan; Perwakilan PPTKIS wajib engurus perubahan perjanjian kerja TKI apabila selama masa perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan.
CATATAN :  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015;
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;