Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 1 Tahun 2016

Admin 16 Februari 2016
Katalog   Full Text

JAMINAN KECELAKAAN KERJA , KEMATIAN, HARI TUA – BUKAN PENERIMA UPAH - TATA CARA PENYELENGARAAN

2016

PERMENAKER NO.1 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 29 Hlm; BN NAKER TH, 2016 No.243


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah



ABSTRAK :   - Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Progrm Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
    - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 86 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PERPRES No. 18 Tahun 2015;Permenaker No. 8 Tahun 2015
    - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah; dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, mengatur tetang peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan; atau melalui wadah atau kelompok tertentu dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS; Peserta Bbukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 program yaitu JKK dan JKM; ekerja Magang, Siswa Kerja Praktek, Tenaga honrer dan nara pidana dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK; Persyaratan Pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah memiliki NIK, belum mencapai usia 56 tahun; BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima; BPJS paling lama 3 hari kerja wajib menyerahkan Partu Peserta BPJS secara langsung kepada Peserta atau wadah; JKK, JKM/atau JHT bagi Peserta Bukan Penerima Upak mulai sejak pendaftaran dan Iuran dibayar lunas; Program asimilasi ke dalam program JKK melalui Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau pada kanal Pelayana BPJS dengan persyaratan mengisi formulir; memiliki NIK atau KTP atau surat keterangan dari pemberi kerja dan belum mencapai usia 56 tahun; Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu harus memenuhi persyaratan berbenuk badan hukum atau organisasi, memiliki angota, memiliki Ketua dan memiliki surat keterangan darilurah atau kepala desa setempat ; Tata cara pembayaran iuran peserta bukan peneima upah wajib membyar iuran kepada BPJS; Pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 15 pada bulan iuran yang bersangkutan; pembayaran iuran seccara sekaligus dimuka dengan memilih periode 3 bulan, 6 bulan atau 1tahun; Tata cara pembayaran tugakan iuran JKK sampai dengan 3 bulan berturut-turut dan terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maka BPJS wajjib memberikan manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan, santunan berupa uang setelah Peserta dinyatakan sembut; Jaminan Kematian sampai dengan 3 bbulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, maka bPJS wajib memberikan biaya pemakaman kepada ahli waris Peserta; tata car pelaporan perubahan data kepesertaan Bkan Penerima Upah dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, persert wajib menyampaikan perubahan data tersebut secara lengkap dan benar kepada BPJS paling lama 7 hari kerja sejak terjadi perubahan dan disampaiakn secara langsung kepada BPJS dengan mengisi formulir perubahan dat yang telah ditetapkan oleh BPJS; Manfaat Jaminan Kecelakan kerja meliputi Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis meliptu : Pemeriksaan dasar dan penujnag dll; Santunan  berupa uang, Beasiswa Pendidikan anak; manfaat jaminan Kematian; Manfaat Jaminan Hari Tua ; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; Persyaratan Memperolah Manfaat Beasiswa Pendidikan Anak; Penggantian Biaya Santunan Berupa Uang; Penyelenggaraan Perbedaan Pendapat Dalam Program JKK
CATATAN :  - Peraturan Menteri ini Ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2016, Diundangkan pada tanggal 16 Februari 2016