Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2016

Admin 19 Februari 2016
Katalog   Full Text

KOMPETENSI KERJA NASIONAL – SISTEM STANDARDISASI

2016

PERMENAKER NO.2 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 25 Hlm; BN NAKER TH, 2016 No.257


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional



ABSTRAK :   - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Sistem Standadisasi Kopetensi Kerja Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan kopetensi dalam Pengembangan standar kompetensi kerja nasional; guna mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kopetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi kerja nasional; sistem standardisasi kopetensi kerja nasional merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; perlu menetapkan Peratuaran Menteri.
    - Dasar hukum Peraturan menteri ini adalah : UU No. 13 tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 2006; PERPRES No. 8 Tahun 2012; PERPRES No. 18 Tahun 2015; MERMEN NAKER No. 21 Tahun 2014;PERMEN NAKER No. 8 Tahun 2015
    - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kopetensi Kerja Nasional, dengan batasan istilah dalam pengaturannya, mengatur tentang : Standar Kopetenti Kerja Nasional terdiri atas : Pengembangan SKKNI, Penerapan SKKNI, harmonisasi SKKNI dan Pembinaan dan pengendalian SKKNI;Pengembangan SKKNI diarahkan pada tersedianya SKKNI yang memenuhi rinsip antara lain relevan dengan kebutuhan pengguna dunia usaha atau industri di masing-masing atau kategori lapangan usaha; Kebijakan pengembangan SKKNI; Inisiasi pengembangan SKKNI berasal dari masyarakat asosiasi industry, profesi, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidika vokasi/keterampilan dll dan dapat dilakukan atas dasar usulan rekomendasi atau permintaan terhadap kebutuhan pengembangan SKKNI yang telah ada,mengacu pada peta kompetensi dan RIP SKKNI di sector kategori lapangan usaha masing-masing, dan disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sector atau kategori lapangan usaha; Perumusan dan Verifikasi dirumuskan berdasarkan kebutuhan, dikoordinasikan, dilakukan dan difasilitasi oleh instansi teknis, rancangan SKKNI yang tidak teridentifikasi otoritas instansi teknisnya dikoordinasikan dan dilakssanakan oleh Kementerian;SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri paling lambat 1 tahun disusun dalam jenjang kuallifikasi nasional sesuai dengan KKNI dan ditetapkan oleh instansi teknis dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan; Penerapan SKKNI dilakukan oleh instansi teknis yang mengusulkan instansi teknis; Penerapan SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi; Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan pengembangan program pelatihan kerja, diusun oleh instansi teknis Pdoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kopetensi disusun oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; SKKNI dapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai acuan evaluasi dan asesmen kompetensi tenaga kerja; baik dalam kaitannya dengan rkrutmen, pengembangan karier naupun temunerasi; untuk memelihara validasi dan reliabilitas terhadapSKKNI yang telah diterapkan, dilakukan kaji ulang SKKNIdan dilakukan paling lama 5 tahun serta kajian ulang digunakan untuk keperlua persahaan SKKNI;Harmonisasi SKKNI ditujukan untuk keperluan pengakuan kompetensi antar berbagai pihak, baik di dalam maupun diluar negeri; Standar kopetensi Kerja Khusus dan Kopetensi Kerja Internasional diajukan kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan bidang pelatihan kerjA dan produktivitas; Pembinaan dan Pengendalian dilakukan untuk penerapan system Standadarisasi kompetensi kerja nasional secara terpelihara dan berkesinambungan dan dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; Pembinaan ini dilakukan terhadap Industri, asosiasi profesi kelembagaan pendidikan vokasi, kelembagaan pelatihan kerja dan kelembagaan sertifikasi profesi;Pendanaan system ini bersumber dari :APBN, APBD, dan sumber lain sesuai ketentuan peraudang-undangan
CATATAN :  - Peraturan Menteri Ini Ditetapkan Dan Diundangkan Pada Tanggal 19 Februari 2016;
Tata Cara Penetapan Standar Kopetensi Kerja Nasional Indonesia Diatur Lebih Lanjut Dengan Peraturan Menteri;
Mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor5 Tahun 2012;
Lampiran : 6 Hlm.