Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 4 Tahun 2016

Admin 24 Februari 2016
Katalog   Full Text

PENGGUNAAN DANA – PELATIHAN KERJA – PETUNJUK TEKNIS

2016

PERMENAKER NO.4 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 16 Hlm; BN NAKER TH, 2016 No.294


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016



ABSTRAK :   - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016;
    - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 20015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2013; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERPRES No. 137 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2010; PERMENAKERTRANS No. 11 Tahun 2013; PERMENAKERTRANS No. 8 Tahun 2014; PERMENAKER No. 8 Tahun 2015;.PERMENAKER No. 13 Tahun 2015
    - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : APBN; DAK Non Fisik; UPTD BLK; Pelatihan Kerja; Dirjen; Menteri dan Kementerian. Petunjuk Tehnis dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Kementerian; Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pemantauan evaluasi laporan kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh UPTD BLK Provinsi UPTD BLK Kabupaten/Kota; Dirjen. Pembinaan dan Produktivitas yang melakukan perencanaan untuk pengalokasian DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun 2016 yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; UPTD BLK Provinsi atau UPTD BLK Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan triwulan; Dirjen. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja yang hasilnya akan dijadikan pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja oleh Kementerian pada tahun berikutnya; Dan biaya pemnatauan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Kementerian
CATATAN :  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Pebruari 2016.