Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 7 Tahun 2016


Admin 8 Maret 2016
Katalog   Full Text

USAHA RESTORAN – USAHA HOTEL – UANG SERVIS

2016

PERMENAKER NO.7 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 9 Hlm; BN NAKER TH, 2016 No.376


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Uang Servis Pada Usaha Hotel Dan Usaha Restoran Di Hotel



ABSTRAK :   - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Rerstoran di Hotel;
    - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.3 Tahun 1951; UU No. 13 Tahun 2003; PP No. 78 Tahun 2015; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENAKER No. 8 Tahun 2015
    - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Yang dimkasud dengan Uang Servis, Uang Hotel, Usaha Restoran, pengusaha, pekerja/buruh. Uang Servis merupakan pendapatan non upah yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum pembagian uang servis berhak mendapat uang servis yang besarnya diperhitungkan secara proposional, pajak penghasilan uang servis ditanggung pekerja/buruh yang bersangkutan. Pengumpulan dan pengelolaan uang servis dilakukan terpisah dari operasional perusahaan, Uang Servis digunakan untuk penggantian resiko kehilangan atau kerusakan 3 % pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia 2 % dan dibagikan kepada pekerja/buruh 95 % penentuan ini berdasarkan kesepakatan, resiko kehilangan merupakan kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat hilang atau rusaknya alat perlengkapan hotel dan restoran, pengawasan ... pengelolaan uang servis dilakukan oleh wakil pengusaha dan wakil pekerja dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pengawasan ketenagakerjaan pengusaha yang tidak membagikan uang servis akan dikenakan sanksi.
CATATAN :  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2016.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENAKERTRANS No. Per-02/MEN/1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku