Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 9 Tahun 2016


Admin 10 Maret 2016
Katalog   Full Text

KESEHATAN KERJA – KESELAMATAN – PEKERJAAN PADA KETINGGIAN

2016

PERMENAKER NO.9 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 37 Hlm; BN NAKER TH, 2016 No.386


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Ketinggian



ABSTRAK :   - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i dan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja , perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pekerjaan pda ketinggian;
    - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.3 Tahun 1951; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2012; PERMENAKER No. 8 Tahun 2015
    - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja; bekerja pada ketinggian; perangkat pelindungan jatuh;. perangkat pencegah jatuh; perangkat penahan jatuh ; alat pelindung diri; lantai kerja tetap; lantai kerja sementara; angkur; tenaga kerja; pengusaha; pengurus; pegawai pengawas ketenagakerjaan; pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 lingkungan kerja; Ahli keselamatan dan kesehatan kerja; Tempat kerja; Standar kompetensi kerja nasional indonesia; Dirktur Jenderal; Menteri; pengusaha dan/atau pengurus; persyaratan K3; perencanaan yang tepat dari pengusaha dan penilaian resiko dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja; prosedur kerja; rencana tanggap darurat secara tertulis; pengusaha wajib; melaksanakan tehnis bekerja aman pada ketinggian di alam wajib menyediakan alat pengangkut orang yang dilengkapi atau mekanisme peredam ke gub; pekerja wajib menyediakan alat pelindung diri yang memenuhi persyatan K3; pengusaha wajib menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berwenang di bidang K3 yang mengacu pada standar kompetensi; pengawasan terhadap ditaatinya peraturan ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila ada pelanggaran terhadap syarat-syarat K3 dapat diberhentikan sementara dan dapat dikenakan sanksi.
CATATAN :  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2016.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, keputusan Dirjen. Pembinaan Pengawasan Ketenakerjaan No. KEP.45/DJPPK/ix/2000, dicabut dan dinytakan tidak berlaku lagi.

SKKNI No. KEP.325/MEN/XII/2011 Diberlakukan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan