Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2015

Admin 29 Juni 2015
Katalog   Full Text

PENGGUNAAN – TENAGA KERJA ASING – TATA CARA

2015

PERMENAKER NO.16 Tahun 2015, LL NAKER 2015 : 43 Hlm; BN NAKER TH,2015 No.964


Peraturan Menaker TENTANG Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing



ABSTRAK :   - Untuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 Tahun 2013 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu disempurnakan; dan yang dimaksud diatas merupakan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) ; UU No. 13 Tahun 2003; dan merupakan norma standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;
    - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 7 Tahun 1981; UU No.13 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 31 Tahun 2013; PERPRES No. 72 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2015; KEPPRES NO. 121/P Tahun 2014 Dan PERMEN KETENAGAKERJAAN NO. 8 Tahun 2015
    - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Asing disingkat TKA; Tenaga Kerja Indonesia Pendamping disebut TKI Pendamping; Pemberi Kerja TKA; RPTKA; IMTA; Sistem Online Pelayanan TKA; DKP – TKA; Pekerjaan bersifat darurat dan mendesak; Pekerjaan bersifat sementara ; Usaha jasa impresariat; Kawasan ekonomi khusus (KEK); KPBPB; PTSP; Menteri; Dirjen; Direktur; Dinas provinsi dan Dinas Kabupaten Kota; Permen ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian penggunaan TKA; pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1(satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA ; pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata; Persekutuan Firma (Fa). Persekutuan Komanditer (CV); Usaha bersama/Associate (UB); UD dan Koperasi dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam UU. Rencana penggunaan TKA pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri dan dan ketentuan diatas tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing; RTPKA digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA dan RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri; RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak diberikan untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang; untuk mendapat RPTKA untuk pekerjaan sementara, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara online kepada Dirjen melalui Direktur; hasil penilaian kelayakan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara telah memenuhi persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMTA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mempekerjakan TKA wajib melaporkan kepada kepala dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi kerja TKA; pengawasan TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberi kerja TKA yang memepekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA maka dilakukan pencabutan IMTA.
CATATAN :  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juni 2015.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENA KERTRANS No. 12 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.