Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan

Admin 14:04:34 Artikel

Media Informasi Hukum Nomor 2 Tahun 2015

Pemutusan hubungan kerja (PHK) seseorang dari satu pekerjaan dapat terjadi karena beberapa alasan, baik karena alasan dari pekerja sendiri maupun dari pihak pengusaha. Pekerja dapat mengundurkan diri karena mendapat kesempatan kerja yang lebih baik atau karena urusan keluarga atau pribadi. Pengusaha dapat memberhentikan pekerja dalam rangka tindakan disiplin. Disamping itu, pengusaha dapat pula merencanakan PHK untuk tujuan pengurangan pegawai, baik karena kelesuan perusahaan maupun dalam rangka strukturisasi perusahaan. Untuk semua jenis PHK tersebut, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang dapat terdiri dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian.

Pemberian uang pesangon semula dimaksudkan untuk memberikan jaminan pendapatan selama tidak bekerja akibat PHK, sambil menunggu atau mencari pekerjaan baru. Dengan demikian, besarnya uang pesangon pada mulanya dikaitkan dan ditentukan berdasarkan perkiraan waktu yang diperlukan mencari pekerjaan baru. Sesuai dengan kondisi pasar kerja masa tunggu untuk masing masing jenis jabatan dapat berbeda menurut jenis jabatan Namun perkembangan lebih lanjut menunjukan pemberian uang pesangon dikaitkan dengan masa kerja.

 

Ketentuan mengenai pemberian uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (PMK) dan uang penggantian hak semula ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenagakerja No.3 Tahun 1996. Peraturan Menteri tersebut diganti dengan Keputusan Menteri Tenagakerja No.150 Tahun 2000. Banyak pengusaha menolak KepmenNo.150 tersebut karena dianggap terlalu memberatkan pengusaha. Kemudian Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan No.78 tanggal 4 mei 2001, yang serta merta ditolak pula oleh berbagai Serikat Pekerja, Dalam Ketidakpastian hukum, Kepmen No.78 tahun 2001 resmi menggantikan Kepmen No.150 tahun 2000, akan tetapi yang dianggap berlaku adalah Kepmen No.150 tahun 2000.

 

Inti Kepmen No.150 tahun 2000, ini kemudian diakomodasikan pada Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 dengan menetapkan besar uang pesangon bagi pekerja yang diberhentikan karena kesalahan ringan:

 

 (Selanjutnya......)

Artikel Terkait