Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Banten

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Banten

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Banten

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Banten

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah

» Galeri Foto

Peraturan Terbaru


Pencarian Peraturan

Nomor :
Tahun :
Tentang


Artikel

  • img

    Alternatif Pemeriksaan Ketenagakerjaan dalam Peralihan Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan dari Kabupaten/kota ke Provinsi

    Oleh : Syachradjat, SH,MSI
    Kamis, 14 Juli 2016 - 10:47:02 WIB | dibaca: 1444 pembaca | komentar: 0

    Satu-satunya institusi dalam birokrasi ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah eksistensi pengawasan ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan penataan ...

  • img

    Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan

    Oleh : Prof.DR.Payaman J.Simanjuntak
    Senin, 27 Juni 2016 - 14:04:34 WIB | dibaca: 1463 pembaca | komentar: 0

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) seseorang dari satu pekerjaan dapat terjadi karena beberapa alasan, baik karena alasan dari pekerja sendiri maupun dari pihak pengusaha. Pekerja dapat mengundurkan diri karena mendapat kesempatan kerja yang lebih baik atau karena urusan keluarga atau pribadi. ...

E-book

Ruang Berita

  • img

    Pemerintah dan DPR RI..

    Jakarta (8-9-2016),  Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016, dan merupakan lanjutan Rapat Kerja Komisi IX DPR-RI dengan Pemerintah, secara aklamasi ...

  • img

    Forum Temu Konsultasi..

    Bandung, (19/8/2016) - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), menyelenggarakan Forum Temu Konsultasi Skala Nasional dalam rangka ...

Link Internal