Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016


Admin 16 Februari 2016
Katalog   Full Text

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA/KEMATIAN/HARI TUA-BUKAN PENERIMA UPAH

2016

PERMENAKER NO.1 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 29 Hlm; BN NAKER TH, 2016 No.243


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah



ABSTRAK :   -
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (3) PP No. 44 Tahun 2015 dan PP No. 46 Tahun 2015 yang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan ini.
    -
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2016
    -
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja/kematian/hari tua bagi peserta bukan penerima upah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tata cara pendaftaran kepesertaan dan persyaratan peserta, wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara berkala. Persyaratan pendaftaran adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan atau KTP dan belum mencapai usia 56 tahun. Tata cara pembentukan wadah atau kelompok tertentu. Tata cara pembayaran iuran dengan memilih periode per 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun. Tata cara pembayaran tunggakan iuran. Tata cara pelaporan perubahan data kepesertaan, manfaat jaminan kecelakaan kerja/kematian/hari tua. Tata cara pelaporan dan penetapan jaminan bagi peserta bukan penerima upah. Persyaratan memperoleh manfaat beasiswa pendidikan anak. Penggantian biaya santunan berupa uang. Penyelesaian perbedaan pendapat dalam program JKK. Penyampaian dan penanganan pengaduan, peserta dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, e-mail, website kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat dan Kanal Pelayanan BPJS
CATATAN :  -

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari tahun 2016.

PERMENNAKERTRAN No. PER.24/MEN/VI/2006 dan PERMENNAKERTRAN No. 5 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.