Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016


Admin 19 Februari 2016
Katalog   Full Text

SISTEM STANDARDIISASI K0MPETENSI KERJA NASIONAL

2016

PERMENAKER NO.2 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 25 Hlm; BN NAKER TH, 2016 No.257


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional



ABSTRAK :   -
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SSKKNI) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam pengembangan SSKKNI, sehingga perlu disempurnakan, guna mendukung pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi diperlukan SSKKNI yang merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan PERMENNAKER tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
    -
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2012; PERMENNAKER No. 21 Tahun 2014; .PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015
    -
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya mengatur istilah-istilah Pengembangan SSKKNI, yang memenuhi prinsip relevan, valid, akseptabel , fleksibel dan mampu telusur dan dapat dibandingkan dengan standar kompetensi secara nasional maupun internasional. PenerapanS SKKNI secara wajib oleh instansi teknis dan Pemberlakuan SKKNI berlaku bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Dan untuk memelihara validitas dan reliabilitas terhadap SKKNI yang telah diterapkan, dilakukan kaji ulang paling lama 5 (lima) tahun dan digunakan untuk keperluan perubahan SSKKNI. Harmonisasi SSKKNI dilakukan oleh instansi teknis dengan prinsip kesetaraan yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi, pengujian, sertifikasi dan penandaan atau kodefikasi. Harmonisasi SSKKNI ditujukan untuk keperluan pengakuan kompetensi antar berbagai pihak baik didalam maupun di luar negeri. Pembinaan dan Pengendalian SSKKNI dilakukan untuk memastikan penerapan SSKKNI secara terpelihara dan berkesinambungan dan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan otoritasnya dan dikoorninasikan oleh Menteri.Pengendalian penerapan SSKKNI dilakukan terhadap kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan, kelembagaan pelatihan kerja, kelembagaan sertifikasi profesi dan pengendalian pemberlakuan SSKKNI secara wajib
CATATAN :  -

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016

Pada saat Permen ini mulai berlaku maka PERMENNAKERTRANS No. 5 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tata cara penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Lamp. : 7 hml.