Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016


Admin 19 Februari 2016
Katalog   Full Text

STANDAR KOMPETENSI KERJA – NASIONAL INDONESIA

2016

PERMENAKER NO.3 Tahun 2016, LL KEMENNAKER : 23 HLM; BN NAKER TH, 2016 No.258


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia



ABSTRAK :   -
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penertapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Peraturan di atas merupakan pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
    -
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No, 23 Tahun 2004; PP No. 31 Tahun 2006; PERPRES No. 8 Tahun 2012; PERPRES No. 18 Tahun 2012; PERMENNAKER No. 21 Tahun 2014; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 2 Tahun 2016.
    -
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Acuan kepada instansi teknis dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNI di sektor lapangan usaha masing-masing. Kelembagaan pengembangan standar kompetensi yang terdiri dari: Kementerian, Instansi Teknis, Komite Standar Teknis, Perumus SKKNI, dan Tim Verifikasi SKKNI. Peran dan fungsi Kementerian, peran dan fungsi isntansi teknis, tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi, susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi, susunan keanggotaan Tim Perumus SKKNI, dan susunan keanggotaan Tim Verifikasi SKKNI. Mengatur tentang ketentuan mengenai Perumusan Rancangan SKKNI yang akan ditetapkan sebagai SKKNI. Pemetaan kompetensi dan penyusunan SKKNI, tata cara pemetaan kompetensi yang mengacu pada format 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Struktur dan tata cara penulisan SKKNI disusun dengan mengacu pada format 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Verifikasi dan validasi Rancangan SKKNI oleh Tim Verifikasi SKKNI. Tata cara verifikasi Rancangan SKKNI disusun dengan mengacu pada format 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tata cara pelaksanaan Prakonvensi dan konvensi Nasional Rancangan SKKNI disusun dengan mengacu pada format 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tata cara kaji ulang SKKNI disusun dengan mengacu pada format 7 sebagaimana tercantum dalam lampiran
CATATAN :  -

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016

Denga berlakunya Permennaker ini maka Permennakertrans No. 8 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Lamp. : 111 HLM.