Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016


Admin 9 Mei 2016
Katalog   Full Text

LEMBAGA PELATIHAN KERJA - PENDAFTARAN – PERIZINAN – TATA CARA

2016

PERMENAKER NO.17 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 48 Hlm; BN NAKER TH,2016 No.712


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja



ABSTRAK :   -
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat mengenai penyelenggaraan pelatihan kerja sehingga perlu disempurnakan; tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (4) dan pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
    -
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 2006; PERPRES No. 8 Tahun 2012; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKERTRANS No. 11 Tahun 2013; PERMENNAKERTRANS No. 8 Tahun 2014; PERMENNAKER No. 5 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015
    -
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh : LPK Swasta, LPK Pemerintah, atau LPK Perusahaan. LPK Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diberikan nomor registrasi LPK oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan berlaku selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja. LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib mendaftar pada dinas kabupaten/kota. Tanda daftar LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Diatur tentang Penambahan Program Pelatihan Kerja, Pembinaan dan Pelaporan, Pengawasan dan Sanksi Administratif. Pembinaan terhadap LPK dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota yang dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, infrastruktur, dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem pelatihan kerja serta manajemen LPK. LPK wajib melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja kepada dinas Kabupaten/Kota setempat secara berkala 6 (enam) bulan sekali. Pengawasan terhadap ditaatinya peraturan menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi Administratif kepada LPK Swasta berupa : penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja; penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja; atau pencabutan izin LPK. Bentuk keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengenai pencabutan penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja, penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja, atau pencabutan izin LPK disusun dengan mengacu pada Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. LPK menggunakan instruktur TKA wajib memiliki kualifikasi minimal sebagai tenaga ahli dibidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin penyelenggaraan program pelatihan kerja sebagai LPK dengan penyertaan modal asing diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atas nama Menteri.
CATATAN :  -
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2016.
LPK yang memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.17/MEN/VII/2007 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka PERMENNAKERTRANS No. PER.17/MEN/VII/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp. : 27 Hlm