Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 20 Tahun 2016


Admin 6 Juni 2016
Katalog   Full Text

SANKSI ADMINISTRATIF-PENGUPAHAN

2016

PERMENAKER NO.20 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 21 Hlm; BN NAKER TH,2016 No.837


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan



ABSTRAK :   -
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, maka perlu menetapkan PERMENNAKER tentang tata cara pemberian sanksi administratif PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
    -
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 78 Tahun 2015; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015
    -
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pemberian sanksi administratif dengan menetapkan batasan istilah dengan pengaturannya. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha. Pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan, pengenaan sanksi administratif, sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan pembayaran THR Keagamaan, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya, pengusaha yang tidak membayar THR dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan pembagian uang servis, untuk pelanggaran ketentuan struktur dan skala upah, pelanggaran ketentuan tidak membayar upah, untuk pelanggaran ketentuan pembayaran denda, jumlah keseluruhan pemotongan upah oleh pengusaha paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap upah yang diterima kerja. Pemberitahuan pengenaan sanksi administratif. Pencabutan sanksi administratif
CATATAN :  -

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2016.

Sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan struktur dan skala upah dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan sturktur dan skala upah sampai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peralihan PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan