Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 24 Tahun 2016


Admin 29 Juli 2016
Katalog   Full Text

POKOK - POKOK PENGAWASAN INTERN

2016

PERMENAKER NO.24 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 17 Hlm; BN NAKER TH,2016 No.1118


Peraturan Menaker TENTANG Pokok Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan



ABSTRAK :   -
Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2015. KEPMENNAKERTRANS No. KEP.23/MEN/2002 sebagaimana telah diubah dengan PERMENNAKERTRANS No. PER.25/MEN/XII/2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengawasan intern di Kementerian Ketenagakerjaan sehingga perlu disempurnakan dan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan
    -
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No.8 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015
    -
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawasan Intern di Kementerian bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian dengan cara sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manjemen risiko, pengendalian proses dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi di Kementerian. Ruang lingkup Pengawasan Intern yaitu : Unit Kerja di Kementerian; Unit Pelasksana Teknis Kementerian di Daerah; Penyelenggaraan atas dekosentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan yang tidak menjadi kewenangan dan/atau tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan Penyelenggaraan fungsi ketenagakerjaan di luar negeri. Diatur tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Hasil, Tindak Lanjut Hasil dan Koordinasi Pengawasan Intern. Pelaksanaan pengawasan intern dilakukan melalui : Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/Monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya. Hasil Pengawasan Intern diklarifikasikan terlebih dahulu kepada pejabat yang bertanggungjawab di Auditi. Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern di Kementerian dan dilaporkan kepada Indpektur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan hasil pengawasan intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung. Tindak lanjut hasil pengawasan intern dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal kepada Unit Eselon I terkait di Kementerian yang wajib menyusun rencana aksi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
CATATAN :  -

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2016.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari KEPMENNAKERTRANS No. KEP.23/MEN/2002 sebagaimana telah diubah dengan PERMENNAKERTRANS No. PER-25/MEN/XII/2005 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, KEPMENNAKERTRANS No. KEP.23/MEN/2002, PERMENNAKERTRANS No. PER.25/MEN/XII/2005, KEPMENNAKERTRANS No. 225 Tahun 2014, PERMENNAKERTRANS No. 3 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.