Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 26 Tahun 2016


Admin 2 Agustus 2016
Katalog   Full Text

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN – E-GOVERNMENT – PENYELENGGARAAN

2016

PERMENAKER NO.26 Tahun 2016, LL NAKER 2016 : 42 Hlm; BN NAKER TH,2016 No.1134


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Penyelenggaraan E-Government di Kementerian Ketenagakerjaan



ABSTRAK :   -
Untuk Penyelenggaran E-Goverment di Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan PERMENNAKERTRAN No. PER.10/MEN/VII/2010 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan teknologi informasi dan struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan telah berubah sebagaimana diatur dalam PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan perlu menetapkan PERMENNAKER tentang Penyelenggaraan E-Goverment di Kementerian Ketenagakerjaan
    -
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; PERMENKOMINF0 No. 41/PER/MEN KOMINFO/11/2007; PERMENKOMINFO No. 23 Tahun 2013; PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015
    -
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan E-Goverment Di Kementerian Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman penyelenggaraan E-Goverment di Kementerian untuk mencapai tata kelola pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Diatur tentang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Nama Domain Kementerian, Aplikasi, Data dan Informasi, Portal Web Kementerian, Surat Elektonik (E-Mail), Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola. Untuk memperlancar Penyelenggaraan E-Goverment di Kementerian perlu dibentuk Tim Pengelola e-Goverment dengan Keputusan Menteri dan dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah da erah, badan usaha dan masyarakat. Evaluasi Penyelenggaraan E-Govermet di Kementerian dilakukan oleh Barenbang secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali dan Hasil Evaluasi dilaporkan kepada Menteri.
CATATAN :  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2016