Abstrak
Peraturan Menaker Nomor 29 Tahun 2016


Admin 26 September 2016
Katalog   Full Text

DINAS KETENAGAKERJAAN - PEDOMAN – NOMENKLATUR

2016

PERMENAKER NO.29 Tahun 2016, LL KEMENNAKER : 5 HLM BN.NO.1440


TENTANG Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota



ABSTRAK :   -
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
    -
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 18 Tahun 2016; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015
    -
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas tipe A, tipe B dan Tipe C. Diatur tentang Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan yang mendapatkan tambahan maupun mengalami penggabungan dengan urusan pemerintahan bidang lain didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria ; Kedekatan karakteristik pemerintahan; atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja. Uraian Tugas dan pengelompokkan fungsi pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota tecantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini
CATATAN :  -

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2016.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukkan perangkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Lamp. : 47 Hlm