Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018


Admin 19 November 2018
Katalog   Full Text

TUNJANGAN KINERJA-KEMENNAKER-PEDOMAN

2018

PERMENAKER NO.14 Tahun 2018, 5 HLM BN NO. 1526; LL KEMENNAKER


TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan



ABSTRAK :   -

 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 ahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Meteri Ketenaga Kerjaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. 

    -

 

Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah:  UU NO. 39 Tahun 2008; UU NO. 5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.18 Tahun 2015; PERPRES No.67 Tahun 2017; PERMENNAKER No.8 Tahun 2015; PERMENNAKER No.13 Tahun 2015; PERMENNAKER No.10 Tahun 2017

    -

 

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian ketenagakerjaan diubah sebagai berikut: ketentuan Pasal 23 huruf c Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentiakn sebagai pegawai diubah dan huruf d pengawai yang diperbantukan/diperkerjaan pada badan/instansi lain diluar kementerian dihapus sehingga pasal 23 berbunyi Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak diberikan kepada pegawai yng tidak mempunyai jabatan tertentu,pegawai yang diberhentikan untuk sementara dari tugas jabatan , diberhentikan dari tugas jabatan, diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai, diberikan cuti diluar tanggung negara atau bebas tugas. Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan satu pasal Yakni Pasal 24A berbunyi sebagai berikut Menteri diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi dikementerian ketenagakerjaan terhitung bulan Januari 2017, Pajak Penghasilan atas tunjangan dibebakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.