Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018


Admin 23 November 2018
Katalog   Full Text

UPAH

2018

PERMENAKER NO.15 Tahun 2018, 17 HLM BN NO. 1549; LL KEMENNAKER


TENTANG Upah Minimum



ABSTRAK :   -

 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Pasal 48, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Perlu Menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Upah Minimum

    -

 

Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah:  UU NO. 13 Tahun 2003; UU NO. 37 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 78 Tahun 2015; KEPPRES No.107 Tahun 2004; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No.8 Tahun 2015; PERMENNAKER No.13 Tahun 2015. 

    -

 

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubenur sebagai jaringan pengamanan, Upah Minimum provisi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral (UMSK), Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), Sektoral adalah kategori Lapangan Usaha Berserta Pembagiannya Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sektor Unggulan adalah Sekumpulan perusahaan dalam satu sektor yang memenuhi kriteria mampu membayar upah minimum yang lebih tinggi dari UMP dan UMK, Pekerja/Buruh, Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha pada Sektor, Dinas Provinsi, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan. Formula Perhitungan Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Formula Perhitungan Upah Minimum dimaksud adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian atara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.

CATATAN :  -

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2018

Pada saar Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENAKERTRANS Nomor 7 Tahun 2013, dicabut dan  dinyatakan tidak berlaku