Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019


Admin 29 April 2019
Katalog   Full Text

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

2019

PERMENAKER NO. 5/M-NAKER/PER/2019 NO.5 Tahun 2019, 18 Halaman BNRI Tahun 2019 Nomor 479


TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019



ABSTRAK :   -
Untuk mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perlu diberikan apresiasi penghargaan berupa uang dan/atau barang. Maka perlu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjan terkait bantuan pemerintah dengan mengatur seperti jenis dan bentuk bantuan pemerintah.
    -
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENAKER No. 8 Tahun 2015; PERMANKER No. 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENAKER No. 8 Tahun  2018; PERMENAKER No. 25 Tahun 2018.
    -
Dalam Peraturan Menteri ini mengatur antara lain mengenai bantuan pemerintahan yang diberikan guna untuk mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Jenis dan bentuk bantuan pemerintah terbagi dalam dua jenis program yaitu program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dan program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.  Jenis bantuan yang terdapat mulai dari bantuan sarana dan prasarana,  bantuan rehabilitas pembangunan gedung/bangunan, bantuan operasional, bantuan penghargaan berupa uang, bantuan penghargaan berupa barang dan bantuan lainnya.
CATATAN :  -

Permen ini ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2019.

Pada saat Permen ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan beserta peraturan pelaksanaanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lampiran pada angka I Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dalam PERMANKER No. 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran PERMENAKER tersebut.