Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019


Admin 7 Oktober 2019
Katalog   Full Text

PAJAK-LAYANAN PUBLIK

2019

PERMENAKER NO.18 Tahun 2019, 8 HLM BN NO.1146 : LL KEMENNAKER 2019


TENTANG Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan



ABSTRAK :   -

Untuk peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban  perpajakan bagi wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak dan mengimplementasikan Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2018, berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri ketenagakerjaan tentang pemberian Layanan Publik tertentu dikementerian ketenagakerjaan

    -

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008 ; Perpres 18 Tahun 2015 ; Perpres No.54 tahun 2018 ;  Permenaker No.8 Tahun 2015; Permenker No.13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenaker No.12 Tahun 2019.

    -

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian Layanan Publik tertentu Di Kementerian Ketenagakerjaan. Konfirmasi status wajib pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Konfirmasi Status wajib pajak layanan publik tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas : SIP3MI, pengesahan RPTKA, SIULPTKS lintas provinsi, Izin penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri, penunjukan PJK3 dan penunjukan Lembaga Audit SMK3 yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pada kementerian ketenagakerjaan yeng terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi yang telah disediakan pada kementerian keuangan melalui direktorat jenderal yang membidangi perpajakan. Penyampaian laporan pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak kepada Sekretaris Jenderal c.q. kepala biro Perencanaan dan Manajeman kinerja secara berkala. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh direktur jenderal sesuai dengan kewenangan melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi dan/atau pengawasan terkait konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu.

CATATAN :  -

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Oktober 2019.