Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2019


Admin 18 Oktober 2019
Katalog   Full Text

INFORMASI PUBLIK

2019

PERMENAKER NO.21 Tahun 2019, 23 HLM BN NO. 1265, LL KEMENAKER :


TENTANG Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan



ABSTRAK :   -

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan informasi sehingga perlu diganti, dan menetapkan peraturan penggantinya dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    -

Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 18 Tahun 2015; Permennaker No. 8 Tahun 2015; Permennaker No. 13 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Permennaker No. 12 Tahun 2019. 

    -

Peraturan Menteri ini mengatur : pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai jenis informasi publik; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkali; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang dikecualikan. Diatur mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berikut tanggungjawabnya, dan struktur PPID Kementerian Ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Diatur mengenai mekanisme bagi pemohon informasi memperoleh informasi publik. Diatur mengenai kewajiban, batasan waktu dan bagaimana PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagai jawaban bagi pemohon informasi publik. Diatur mengenai penolakan informasi publik, pengajuan keberatan, tanggapan atas keberatan, waktu layanan dan biaya permohonan informasi publik. Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan atas tanggapan yang diberikan dan penyelesaian sengketa informasi publik diselesaikan melalui pengajuan ke komisi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :  -

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 22 Oktober2019;

Mencabut Permennaker No. 43 Tahun 2015;

Mencabut Kepmennaker 456 Tahun 2015;

Lampiran 10 hlm.