Abstrak
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020


Admin 20 April 2020
Katalog   Full Text

TATA CARA – PENGENAAN – SANKSI - ADMINISTRATIF – PELAKSANAAN - PPMI

2020

PERMENAKER NO. 7, BN NO. 390 NO.7 Tahun 2020, LL KEMENAKER : 11 HLM.


TENTANG Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



ABSTRAK :   -

melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    -

Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 18 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2015; Permenaker Nomor 8 Tahun 2015; Permenaker Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Permenaker Nomor 12 Tahun 2019.

    - Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam sanksi administrative terdapat beberapa jenis yaitu peringatan tertulus, penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI, denda keterlibatan, pencabutan SIP3MI dana tau pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Sanksi admistratif yang dimaksud membidangi pengawasan ketenagakerjaan, rekomndasi BP2MI, atau laporan Atase Ketenagakerjaan/pejabat yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia. Terhadap kebijakan sanksi administrative sendiri Menteri menyampaikan notifikasi pencabutan SIP3MI secara daring kepada lembaga Online Single Submission.
CATATAN :  - - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 April 2020; - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 970), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Lampiran 11 hlm.