Artikel Ketenagakerjaan

Analisis Hukum Ketenagakerjaan

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.012/PUU-1/2003 Terhadap UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003

Kontroversi tentang pemberlakuan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang diundangkan tanggal 25 maret 2003, dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi RI No.012/PUU-1/2003 yang dibacakan pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2004 telah berakhir, Dimana bila dilihat kebelakang adanya kontroversi tersebut timbul sejak pembahasan Undang-Undang No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, hingga akhirnya ditunda masa berlakunya. Adanya penundaan pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 1997 menunjukan tingginya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ketenagakerjaan.

 

Adanya kontroversi tersebut sebenarnya dapat dipahami oleh karena ketentuan yang akan diatur dalam UU Ketenagakerjaan pada hakekatnya adalah mengatur 2 (dua) keinginan yang selalu tidak selaras, yaitu keingina pekerja disatu sisi dan keinginan pengusaha pada sisi lain. Perbedaan keinginan tersebut tidak terlepas dari perkembangan industrialisasi yang mengakibatkan timbulnya revolusi sosial ekonomi, Industrialisasi disatu pihak telah menimbulkan kemajuan ekonomi yang luar biasa, namun dilain pihak juga menimbulkan berbagai masalah dibidang sosial maupun dibidang ekonomi itu sendiri, Hal ini ditandai dengan munculnya kelas buruh/pekerja sebagai penjual tenaga dan atau pikiran yang berbeda sosial ekonominya dengan klas pengusaha sebagai pemilik modal dan alat-alat produksi. Persaingan antara pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar, telah menimbulkan kecenderungan bagi pengusaha untuk menekan upah pekerja. Sebaliknya pekerja sebagai pihak yang mengantungkan hidupnya pada upah, akan berjuang untuk mendapatkan upah yang tinggi, sehingga meskipun secara juridis kedudukan pekerja sama dengan pengusaha, namun secara sosiologis kedudukan pengusaha lebih kuat jika dibandingkan dengan kedudukan pekerja, sebagai faktor produksi.

 

Dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat, transparansi dan demokratis diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan. Khususnya yan menyangkut ketenagakerjaan yang dapat memberikan hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan, sehingga bagi pengusaha dapat mengembangkan usahanya dan bagi pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya  dan keluarganya.

Situasi atau kondisi demikian dapat terwujud bila hubungan kemitraan antara pengusaha dan pekerja yang berlandaskan pada demokratisasi ditempat kerja merupakan fenomoena yang tidak dapat dihindarkan dalam suatu kegiatan usaha. Dengan maksud untuk mengembangkan prinsip mitranisasi antara pengusaha dengan pekerja perlu suatu institusi yang berfungsi sebagai media bagi pekerja dan pengusaha dalam memperjuangkan kemitraan.

 

Guna mencapai hubungan industrial yang harmmonis,dinamis dan berkeadilan prinsip-prinsip tersebut dimasukan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 namun terhadap undang-undang tersebut ternyata masih ada yang belum dapat menerima perubahannya dengan alasan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan prosedural penyusunan dan pembuatan sebuah Undang-Undang yang patut seperti ; tidak melalui naskah akadenis serta substansinya bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 33 serta bertentangan dengan standar perburuhan Internasional, Khusunya Konvensi ILO, ketidaksetujuan terhadap UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, diwujudkan dengan mengajukan permohonan pengujian terhadap UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi RI.

 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara  yang berfungsi menangani perkara tertentu, untuk menjaga konstitusi agar dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan UUD 1945, sehingga memiliki kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, antara lain berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan kewenangan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

 

Putusan Mahkamah konstitusi sebagai tingkat pertama dan terakhir, yang berarti bahwa putusan tersebut bersifat final dan menikat sehingga putusan mahkamah konstitusi tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Dengan diputuskannya perkara pengujian UU No,13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan putusan perkara No.012/PUU-1/2003 pada tanggal 28 oktober 2004 maka polemik terhadap keberadaan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 secara formal dan prosedural pembuatan undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tidak bertentangan dengan UUD 1645 sehingga pemberlakuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Namun terhadap materi Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ada beberapa materi  yang dibatalkan, dengan adanya beberapa materi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut menimbulkan implikasi terhadap undang-undang itu sendiri dan begitupula terhadap peraturan pelaksanaannya, berdarkan hal tersebut dirasa perlu untuk dilakukan kajian tehnis dari keputusan mahkamah konstitusi tersebut….(selengkapnya)

 

Artikel Liannya