Artikel Ketenagakerjaan

Analisis Hukum Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Bermasalah (Kajian Perda Kab.Karawang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

 

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain.

 

Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan pada 2009, dari 14 ribu Peraturan Daerah yang ada, terdapat lebih dari 4 ribu Peraturan Daerah bermasalah dan harus dicabut. Namun, Kementerian Dalam Negeri  hanya mencabut seribu delapan ratus Peraturan Daerah dari jumlah yang seharusnya direkomendasikan oleh Kemenkeu.

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah bermasalah menjadi permasalahan yang berulang tiap tahun. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat pemerintah setiap tahun melakukan upaya evaluasi terhadap pembuatan Peraturan Daerah, namun kemunculan Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut terus saja berulang.

 

Ironisnya, sebagian dari Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut masih saja diterapkan di daerah,padahal banyak dari Peraturan Daerah yang bermasalah adalah terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang membebani masyarakat.

 

Salah satu Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan. Pertimbangan pemilihan masalah ini sebagai tekanan perhatian kami antara lain karena sifatnya yang lintas sektoral/institusi, di mana persoalan ketenagakerjaan bias melanda sector apa saja dan tidak hanya dikeluhkan oleh institusi terkait semata ( seperti APINDO).

 

Selain itu sebagaimana yang akan ditunjuk pada uraian bagian-bagian berikutnya,skala persoalan dalam masalah ketenagakerjaan ini juga terbilang besar. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan dan kebijakan di atasnya, hal ini antara lain terlihat dalam perda Kab.Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

 

Dalam perancangan Peraturan Daerah, selama ini masyarakat hanya menjadi obyek, bukan subyek. Masyarakat seringkali tidak diajak serta dalam proses perancangan Peraturan Daerah, padahal masayarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.

 

…..(lanjutkan membaca)

 

Lebih Banyak Artikel