Berita

Media Dokumentasi dan Informasi

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT merupakan salah satu bentuk perjajian kerja. Dalam Pasal 1 butir 1 Keputusan Menakertrans No.KEP 100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang dimaksud dengan PKWT adalah :

 

“PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu”

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur yang terpenting dalam PKWT adalah adanya waktu yang ditentukan atau waktunya dikaitkan dengan selesainya pekerjaan tertentu.

Karena oleh beberapa kalangan PKWT dianggap kurang memberikan perlindungan bagi pekerja khususnya dalam kepastian untuk mendapatkan atau meneruskan pekerjaan, maka PKWT dibatasi untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. DI dalam prakteknya ternyata tidak mudah untuk mengklasifikasikan pekerjaan tertentu tersebut, akibatnya di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pengaturannya tidak jelas bahkan sering membingungkan. Untuk memberikan kepastian Hukum sebaiknya di dalam PKWT harus dengan mengatur jelas mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.

 

Syarat-Syarat PKWT

1.   Syarat Umum

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka secara umumnya sama dengan syarat-syarat dalam hukum perdata yaitu :

a.   adanya kesepakatan kedua belah pihak;

b.   kemampuan atau kesepakatan melakukan perbuatan hukum;

c.   adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan

d.   pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

PKWT yang tidak memenuhi ketentuan huruf a dan b dapat dibatalkan, artinya pembatalan PKWT harus diajukan pada pengadilan, sedangkan apabila tidak memenuhi ketentuan huruf c dan d batal demi hukum, artinya PKWT dianggap tidak pernah ada dan untuk tidak perlu diajukan permohonan pembatalan pada pengadilan.

 

2.   Syarat Khusu PKWT

a.   Dibuat scara tertulis, harus menggunakan bahasa indonesia dan huruf latin. Tidak dipenuhinya ketentuan ini maka PKWT akan berubah menjadi PKWTT

b.   Tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. Apabila diatur masa percobaan, maka masa percobaan batal demi hukum.

c.   Hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

 

Pekerjaan yang dapat Diperjanjikan Dalam PKWT

a.   Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) Tahun.

 

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Keputusan Menakertrans No. KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja Waktu Tertentu, PKWT ini didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu tetapi waktunya dibatasi paling lama 3 (tiga) Tahun…..(selengkapnya)

 

Artikel Lainnya

Berita Lainnya


Tata Cara Pembuatan dan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama

Terbentuknya system hubungan industrial disuatu Negara sangat dipengaruhi dan didasarkan ...

Selengkapnya

Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha daengan pekerja/buruh (karyawan) ...

Selengkapnya

Pelaksanaan Outsourching Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Tidak mengaburkan Hubungan Industrial.

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat membawa dampak ...

Selengkapnya

Tinjauan Hukum Hak Uji Materiil (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Gerakan reformasi yang terjadi di Negara kita telah menimbulkan perubahan yang mendasar ...

Selengkapnya

Analisa Hukum atas Status Badan Hukum Suatu Korporasi Dalam Perjanjian Outsourching ( dalam Hukum Ketenagakerjaan)

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) terdapat ketentuan ...

Selengkapnya