Rakornis Bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas utama pembangunan nasional, yang salah satunya adalah pembangunan aparatur negara untuk meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang lainnya.

Dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, langkah awal yang dilakukan adalah terlebih dahulu melakukan pengkajian/penelaahan dengan memperhatikan heterogenitas dinamika masyarakat, mengingat bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kompleksitas permasalahannya sangat tinggi, sehingga perlu dikaji secara lebih konprehensif, tidak hanya sekedar kajian yuridis formal dan sosiologis yang berdimensi parsial, tetapi perlu dilakukan dengan pendekatan filosofis, demikian juga dalam hal meratifikasi konvensi, orientasi ditujukan pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi global, sehingga produk hukum yang dibentuk dapat mengakomodir dan berpihak terhadap rasa keadilan masyarakat.

Selain hal-hal yang terkait dengan penyelesaian produk regulasi penanganan sejumlah permasalahan/kasus hukum terkait dengan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dilakukan melalui lembaga peradilan (litigasi) maupun secara musyawarah mufakat (non litigasi) juga menjadi perhatian utama untuk diselesaikan.