Rakornis Bidang Hukum Ketenagakerjaan Tahun 2018


Bapak Sekjen Kemnaker Ir. Khairul Anwar, M.M memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Bidang Hukum Ketenagakerjaan Tahun 2018


(Bogor, November 2018), Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Hukum Ketenagakerjaan Tahun 2018 yang diadakan pada tanggal 22 November sampai dengan 23 November 2018 bertempat di Hotel Salak Tower Bogor, merupakan Rakornis yang kedua di Tahun 2018, pertemuan kali ini merupakan evaluasi dari pelaksanaan regulasi yang telah disusun pada Rakornis yang pertama, disamping itu sekaligus menyusun program regulasi bidang ketenagakerjaan Tahun 2019.

Tema yang diusung pada Rakornis kali ini adalah “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan yang harmonis dengan berazaskan Pancasila”.   Hal ini sejalan dengan era baru dalam pembentukan Peraturan Menteri sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018, dalam Peraturan Menteri tersebut disyaratkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Menteri harus melalui tahapan pengharmonisasian dengan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, adapun tujuan pengharmonisasian dimaksud adalah untuk menyelaraskan dengan Pancasila,  UUD Negara RI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan pengadilan, termassuk juga yang terkait dengan teknik penyusunannya.

Untuk memberikan pemahaman dan pencerahan mengenai hal tersebut diatas, maka Narasumber yang diundang  yaitu Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH.,M.Hum, selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Dr. Drs. Karjono, SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Utama BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Pada Rakornis kali ini untuk memberikan bobot kinerja sekaligus apresiasi kepada unit-unit teknis yang terlibat dalam pembentukan perundang-undangan, masing-masing para Sesditjen menandatangani pakta integritas untuk meningkatkan komitmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan program regulasi bidang ketenagakerjaan tahun 2019 yang telah dibahas dan disepakati bersama, sedangkan pada kesempatan yang sama telah diberikan pernghargaan pada unit teknis yang membidangi hukum atas kerjasama dan kesungguhan dalam pembentukan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

» Lihat Semua Berita