Artikel Ketenagakerjaan

Analisis Hukum Ketenagakerjaan

Tata Cara Pembuatan dan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama

Terbentuknya system hubungan industrial disuatu Negara sangat dipengaruhi dan didasarkan pada falsafah bangsa dan Negara tersebut, sehingga system hubungan industrial di setiap Negara  tidak akan sama karena didasarkan pada falsafah Negara masing-masing. Hubungan industrial di Indonesia adalah suatu system yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang tersiri dari unsure pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasrkan kepada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

 

Kondisi yang diinginkan dari system hubungan industrial di Indonesia adalah terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkaeadilan, dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang harmonis,dinamis dan berkeadilan tersebut diatas maka para pelaku proses produksi barang dan jasa wajib memahami dan mengetahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing dengan cara menumbuhkembangkan rasa saling pengertian, saling menghargai dan saling mempercayai.

 

Seperti diketahui, tidak semua hak dan kewajiban yang ada dalam hubungan kerja diatur secara rinci oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pada dasarnya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan hanya mengatur ketentuan hubungan kerja secara umum. Oleh karena itu perlu pengaturan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara rinci yang dituangkan dalam perjanjian kerja bersama.

 

Perjanjian kerja bersama merupakan salah satu sarana yang strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan. Apabila dilihat dari sisi pembuatannya dilakukan melalui perundingan secara musyawarah untuk mufakat antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha/manajemen, yang mengatur hak dan kewajiban didalam pelakasanaan proses produksi barang maupun jasa, mengatur tata tertib dan bagaimana menyelesaikan keluh kesah dan perselisihan hubungan industrial yang terjadi, serta memberikan jaminan kepastia hukum dalam melakukan tugas masing-masing. Oleh karena itu, tujuan pem,buatan perjanjian kerja bersama adalah untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban,menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonisa,dinamis dan berkeadilan.

 

Sejak diraifikasinya Konvensi ILO No.87 Tahun 1948 melalui Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998 dan ditetapkannya UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/buruh sangat mempengaruhi perkembangan jumlah serikat pekerja/serikat buruh, dan dimungkinkan dalam suatu perusahaan terbentuk lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, sehingga ketentuan pembuatan perjanjian kerja bersama mengalami perubahan.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja bersama (PKB) ditetapkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada bab XI, Hubungan Industrial, Bagian Ketujuh, Perjanjian Kerja Bersama dari pasal 116 sampai dengan pasal 135 dan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 48/MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004 yang pengaturannya secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut :

1.  PKB dibuat oleh SP/SB atau beberapa SP/SB yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha dan harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

2.  Penyusunan PKB dilaksanakan secara musyawarah, dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat :

a.   tujuan pembuatan tata tertib;

b.   Susunan tim perunding;

c.   lamanya masa perundingan;

d.   materi perundingan;

e.   tempat perundingan;

f.    tata cara perundingan;

g.   cara penyelesaian apaila terjadi perundingan;

h.   sahnya perundingan;

i.    biaya perundingan

3.   (selengkapnya)

 

Artikel Lainnya