F.A.Q

Himpunan Konsultasi Hukum

Apakah sanksi yang diberikan kepada perusahaan apabila dia melanggar aturan penggunaan Tenaga Kerja Asing

Permenaker 10 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempertegas sanksi administratif bagi pihak yang melanggar aturan penggunaan TKA. Bentuknya mulai dari penundaan pelayanan, penghentian sementara proses perizinan TKA, pencabutan notifikasi, dan tidak menutup kemungkinan ada sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Sanksi penundaan pelayanan diberikan kepada pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan TKA dalam program asuransi nasional dan program jaminan sosial nasional. Tidak memberi laporan rutin setiap tahun kepada Menteri terkait pelaksanaan dan berakhirnya penggunaan TKA.

 

Sanksi penghentian sementara proses perizinan TKA diberikan jika pemberi kerja tidak memiliki RPTKA, tidak menunjuk tenaga kerja pendamping, tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping. “Tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.

 

Sanksi pencabutan notifikasi, dikenakan kepada pemberi kerja yang mempekerjakan TKA pada jabatan terlarang dan tidak membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA).

Pertanyaan Lainnya


  • 29 Oktober 2018     14729

Siapa sajakah yang menjadi pihak-pihak dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan ...

Selengkapnya
  • 29 Oktober 2018     5706

Bagaimana pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan ...

Selengkapnya
  • 29 Oktober 2018     14713

Bagaimana pengaturan lembur bagi pekerja/buruh di perusahaan?

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ...

Selengkapnya
  • 29 Oktober 2018     2367

Bagaimana kewenangan Pengawas ketenagakerjaan dengan dikeluarkanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Ttahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam ...

Selengkapnya