F.A.Q

Himpunan Konsultasi Hukum

Bagaimana kewenangan Pengawas ketenagakerjaan dengan dikeluarkanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Ttahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G, untuk Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berada di Provinsi.

Konsekuensi hukum dari hal di atas, amka seluruh tugas dan tanggung jawab terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk status kepegawaian pengawas ketenagakerjaan beralih menjadi status kepegawaian Pemerintah Provinsi (Sesuai Perka BKN Nomor 48 Tahun 2015)

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1981 mengacu dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Pengusaha atau Pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri adalah pejabat yang diserahi tugas pengawasan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wajib lapor ketenagakerjaan di Provinsi dilakukan oleg pengawas ketenagakerjaan di instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi.

Terkait dengan wajib lapor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menyampaikan surat kepada seluruh Gubernur, melalui surat nomor B.21/M.NAKER/BINWASK3-BPHK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan PNS yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan dari PNS Kabupaten/Kota menjadi PNS Pemerintahan Daerah Provinsi, di mana wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan merupakan salah satu pengelolaan administrasi pengawasan ketenagakerjaan.

Pertanyaan Lainnya


  • 31 Oktober 2017     2363

Peresmian Politeknik Ketenagakerjaan (POLTEKNAKER)

(Jakarta, Oktober 2017), Sebagai perwujudan atas kebutuhan sumber daya manusia yang ...

Selengkapnya
  • 30 Oktober 2017     1550

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pengesahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Undang-Undang.

(Jakarta,   Oktober 2017),  Setelah melalui dinamika proses pembahasan yang ...

Selengkapnya
  • 22 September 2017     1632

Pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Nasional

(Jakarta, September 2017), Bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, pada tanggal 18 sampai ...

Selengkapnya
  • 22 September 2017     1467

Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2017

(Jakarta, September 2017), Kementerian Ketenagakerjaan sebagai badan publik mempunyai kewajiban ...

Selengkapnya
  • 28 Agustus 2017     1336

Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2017

(Kota Batu, Agustus 2017), Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pejabat ...

Selengkapnya
  • 19 Agustus 2016     1399

Forum Temu Konsultasi Skala Nasional JDIHN

Bandung, (19/8/2016) - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi ...

Selengkapnya