Pertanyaan :
Bagaimana kewenangan Pengawas ketenagakerjaan dengan dikeluarkanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Jawaban :

Berdasarkan UU Nomor 23 Ttahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G, untuk Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berada di Provinsi.

Konsekuensi hukum dari hal di atas, amka seluruh tugas dan tanggung jawab terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk status kepegawaian pengawas ketenagakerjaan beralih menjadi status kepegawaian Pemerintah Provinsi (Sesuai Perka BKN Nomor 48 Tahun 2015)

Sejalan dengan hal tersebut maka untuk wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1981 mengacu dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Pengusaha atau Pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri adalah pejabat yang diserahi tugas pengawasan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wajib lapor ketenagakerjaan di Provinsi dilakukan oleg pengawas ketenagakerjaan di instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi.

Terkait dengan wajib lapor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menyampaikan surat kepada seluruh Gubernur, melalui surat nomor B.21/M.NAKER/BINWASK3-BPHK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan PNS yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan dari PNS Kabupaten/Kota menjadi PNS Pemerintahan Daerah Provinsi, di mana wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan merupakan salah satu pengelolaan administrasi pengawasan ketenagakerjaan.

» Lihat Pertanyaan Lain