F.A.Q

Himpunan Konsultasi Hukum

Bagaimana Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan?

Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan telah diatur dalam:

1.    UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;

2. Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan;

3. Surat Edaran Menaker Nomor SE.3/MEN/III/2014 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan dimaksud juga berlaku bagi perusahaan yang mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri. Laporan merupakan bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenaga kerjaan.

Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2017, Wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan melalui sistem daring yang disediakan oleh Kementerian dengan alamat http://wajiblapor.kemnaker.go.id. Pengguna sistem daring meliputi Pengusaha atau Pengurus, Pengawas Ketenagakerjaan, administrator sistem, kepala Dinas Provinsi, dan kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk sesuai Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1981, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri adalah pejabat yang diserahi tugas pengawasan di bidang ketenagakerjaan

Pertanyaan Lainnya


  • 29 Oktober 2018     3111

Apakah sanksi yang diberikan kepada perusahaan apabila dia melanggar aturan penggunaan Tenaga Kerja Asing

Permenaker 10 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempertegas sanksi administratif ...

Selengkapnya
  • 29 Oktober 2018     14729

Siapa sajakah yang menjadi pihak-pihak dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan ...

Selengkapnya
  • 29 Oktober 2018     5706

Bagaimana pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan ...

Selengkapnya
  • 29 Oktober 2018     14713

Bagaimana pengaturan lembur bagi pekerja/buruh di perusahaan?

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ...

Selengkapnya