F.A.Q

Himpunan Konsultasi Hukum

Bagaimana pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

 

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.    dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

b.    dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c.    merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d.    tidak menghambat proses produksi secara langsung.

 

Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.    adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

b.    perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

c.    perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan

d.    perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Sesuai Permen Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, meluputi:

a.    usaha pelayanana kebersihan (cleaning service);

b.    usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);

c.    usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);

d.    usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan; dan

e.    usaa penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

 

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan: 

a.    izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku; dan 

draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

Pertanyaan Lainnya


  • 29 Oktober 2018     14713

Bagaimana pengaturan lembur bagi pekerja/buruh di perusahaan?

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ...

Selengkapnya
  • 29 Oktober 2018     2367

Bagaimana kewenangan Pengawas ketenagakerjaan dengan dikeluarkanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Ttahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam ...

Selengkapnya
  • 31 Oktober 2017     2363

Peresmian Politeknik Ketenagakerjaan (POLTEKNAKER)

(Jakarta, Oktober 2017), Sebagai perwujudan atas kebutuhan sumber daya manusia yang ...

Selengkapnya
  • 30 Oktober 2017     1550

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pengesahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Undang-Undang.

(Jakarta,   Oktober 2017),  Setelah melalui dinamika proses pembahasan yang ...

Selengkapnya
  • 22 September 2017     1632

Pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Nasional

(Jakarta, September 2017), Bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, pada tanggal 18 sampai ...

Selengkapnya
  • 22 September 2017     1467

Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2017

(Jakarta, September 2017), Kementerian Ketenagakerjaan sebagai badan publik mempunyai kewajiban ...

Selengkapnya