Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2017

(Jakarta, September 2017), Kementerian Ketenagakerjaan sebagai badan publik mempunyai kewajiban mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Kewajiban tersebut di atas sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informassi Publik dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka untuk lebih mengefektifkan dan meningkatkan peran dan fungsi PPID Kemnaker, pada tanggal 13 September 2017 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan pemahaman dan sekaligus membenahi hal-hal teknis yang mendukung peningkatan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan, yang antara lain dengan menyempurnakan regulasi yang mendasari pelaksanaan PPID, memperkuat organisasi, menyusun standar operasional prosedur, menyediakan informasi publik dan memberikan akses untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Sejalan dengan semangat untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, keberadaan PPID Kemnaker mempunyai arti penting dan peran yang sangat strategis khususnya dalam menyediakan dan memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan secara cepat, mudah dan tepat.

Untuk lebih memberikan pemahaman dan pencerahan, pada acara bimbingan teknis tersebut dihadirkan Nara Sumber dari Komisi Informasi Pusat yang memaparkan hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.