Forum Temu Konsultasi Skala Nasional JDIHN

Bandung, (19/8/2016) - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), menyelenggarakan Forum Temu Konsultasi Skala Nasional dalam rangka Integrasi Nasional Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Acara ini diselenggarakan mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2016 di Bandung Jawa Barat dan diikuti oleh 130 orang peserta dari 50 Instansi Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Badan Negara, Lembaga/Komisi/Dewan Negara lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu serta terintegrasi di berbagai instansi dan institusi lainnya. Adapun tema yang diusung adalah “Membangun Kerjasama dalam Rangka Terciptanya Informasi Hukum Terintegrasi”.

Tema tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah yang disebut dengan “Nawacita” yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.   Disamping itu, melalui acara tersebut diharapkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di masa yang akan datang, dapat terintegrasi dan dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan.  Program Nasional Integrasi Database tersebut disambut baik oleh seluruh Anggota JDIHN, walaupun diakui masih terdapat kendala dalam penerapannya, karena belum seluruh anggota siap untuk melakukan hal itu.  Oleh karena itu untuk tahap awal ada beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dijadikan percontohan untuk integrasi sistem database tersebut.

Perjalanan masih panjang, untuk itu diperlukan komitmen dan kerja keras untuk mewujudkannya. Pembinaan pun harus terus diupayakan dan kerjasama teknis antara pusat dengan anggota atau sesama anggota JDIHN harus terus ditingkatkan. Begitu pula Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan.

Dalam acara tersebut, BPHN memberikan apresiasi kepada anggota JDIHN dengan memberikan penghargaan bagi setiap anggota JDIHN terbaik. Pemberian penghargaan itu dilakukan melalui proses penilaian dari segi optimasi penggunaan sistem oleh pengguna (usability), segi arahan pencarian (navigasi) dan segi isi (contents).

Dari segi usability, website Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu anggota JDIHN mendapat penghargaan sebagai website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terbaik.  Penilaian itu meliputi kemudahan diingat pengunjung, mudah digunakan dan meminimalisir tingkat kesalahan penggunaan web.

Piagam Penghargaan disampaikan oleh Prof. Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Budiman, SH, Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Penganugerahan piagam itu disaksikan oleh seluruh peserta dan para pejabat di lingkungan BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.