Tematik

Pengklasifikasian Peraturan Perundang-Undangan
Substansi Kelembagaan

» Ditemukan 16 Peraturan

No 1 dari 16Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000   

tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh

No 2 dari 16Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017   

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

No 3 dari 16Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008   

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit

No 4 dari 16Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005   

tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

No 5 dari 16Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004   

tentang Dewan Pengupahan

No 6 dari 16Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016   

tentang Pembentukan Forum Serikat Pekerja/serikat Buruh Di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus

No 7 dari 16Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.04/MEN/II/2010   

tentang Pembentukan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Dan Kabupaten/Kota

No 8 dari 16Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.32/MEN/XII/2008   

tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit

No 9 dari 16Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.06/MEN/IV/2005   

tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/serikat Buruh

No 10 dari 16Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.03/MEN/I/2005

tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional

No 11 dari 16Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.01/MEN/XII/2004   

tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Calon Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung

No 12 dari 16Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 220 Tahun 2016   

tentang Lambang/Logo, Stempel dan Kartu Tanda Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional

No 13 dari 16Berlaku

Keputusan Menteri Nomor KEP.187/MEN/IX/2004   

tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh

No 14 dari 16Berlaku

Keputusan Menteri Nomor KEP-201/MEN/2001   

tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial

No 15 dari 16Berlaku

Keputusan Menteri Nomor KEP.16/MEN/2001   

tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/serikat Buruh