Tematik

Pengklasifikasian Peraturan Perundang-Undangan
Substansi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

» Ditemukan 19 Peraturan

No 1 dari 19Berlaku

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005   

tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi UU

No 2 dari 19Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005   

tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No 3 dari 19Berlaku

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004   

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No 4 dari 19Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019   

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung

No 5 dari 19Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004   

tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung

No 6 dari 19Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011   

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial

No 7 dari 19Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006   

tentang Tunjangan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial

No 8 dari 19Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004   

tentang Dewan Pengupahan

No 9 dari 19Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022   

tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial

No 10 dari 19Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

No 11 dari 19Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014   

tentang Honorarium/imbalan Jasa Bagi Konsiliator Dan Penggantian Biaya Bagi Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi

No 12 dari 19Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/I/2010   

tentang Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional

No 13 dari 19Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.31/MEN/XII/2008   

tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

No 14 dari 19Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.10/MEN/V/2005   

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi

No 15 dari 19Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/I/2005   

tentang Tata Cara Pendaftaran Pengujian Pemberian Dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial