Tematik

Pengklasifikasian Peraturan Perundang-Undangan
Substansi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

» Ditemukan 17 Peraturan

No 1 dari 17Berlaku

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005   

tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi UU

No 2 dari 17Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005   

tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No 3 dari 17Berlaku

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004   

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No 4 dari 17Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019   

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung

No 5 dari 17Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004   

tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung

No 6 dari 17Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011   

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial

No 7 dari 17Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006   

tentang Tunjangan Dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial

No 8 dari 17Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004   

tentang Dewan Pengupahan

No 9 dari 17Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019   

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

No 10 dari 17Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014   

tentang Honorarium/imbalan Jasa Bagi Konsiliator Dan Penggantian Biaya Bagi Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi

No 11 dari 17Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/I/2010   

tentang Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional

No 12 dari 17Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.31/MEN/XII/2008   

tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

No 13 dari 17Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.10/MEN/V/2005   

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi

No 14 dari 17Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/I/2005   

tentang Tata Cara Pendaftaran Pengujian Pemberian Dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial

No 15 dari 17Berlaku

Peraturan Menteri Nomor PER.01/MEN/XII/2004   

tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Calon Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung