Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan kerjasama antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan pihak swasta dalam pemanfaatan sumber daya pelatihan yang meliputi sumber daya manusia, program, serta sarana dan prasarana, yang mencakup bentuk-bentuk kerjasama seperti penyelenggaraan pelatihan kerja, uji kompetensi, pembuatan produk barang/jasa, pemanfaatan fasilitas, hingga jasa konsultasi pelatihan. Regulasi ini menetapkan tata cara pelaksanaan kerjasama yang harus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama, mengatur mekanisme pengelolaan biaya (berdasarkan aturan PNBP atau BLU), serta mewajibkan adanya pengawasan, pembinaan, dan pengendalian oleh Direktur Jenderal melalui kewajiban pelaporan berkala oleh Kepala BLK setiap 6 (enam) bulan.