Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023
tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Serta Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023
tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1992
tentang Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
Beserta Peraturan Pelaksanaannya
Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Ketenagakerjaan
Tematik
Pengklasifikasian Peraturan Perundang-Undangan.Artikel Ketenagakerjaan
- Pemaknaan Memasuki Usia Pensiun
- Pemaknaan Filosofi Jaminan Hari Tua
- Melihat Posisi Ganda Tkbm Dalam Perspektif Ketenagakerjaan
- Pelindungan Hak Pekerja Oleh Sebab Penolakan Mutasi Membuat Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
- Paradigma Penolakan Mutasi Sebagai Sebab Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dari Pembangunan Ketenagakerjaan
Pertimbangan Hukum
- Apa saja syarat mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)?
- Bagaimana ketentuan pemberian pesangon bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
- Apa saja kompensasi yang didapat pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)?
- Apa saja hak yang didapat oleh pekerja/buruh yang mengundurkan diri (resign)
- Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada Perusahaan yang tidak pernah membayar iuran program jaminan sosial pekerja/buruh kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?
Monografi
Koleksi Buku Perpustakaan Hukum Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan.
E-KLIPING
Berbagai kumpulan Berita Ketenagakerjaan
