Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023
tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023
tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023
tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Nomor PER-02/MEN/1992
tentang Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja
Beserta Peraturan Pelaksanaannya
Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Ketenagakerjaan
Tematik
Pengklasifikasian Peraturan Perundang-Undangan.Artikel Ketenagakerjaan
- Pemaknaan Memasuki Usia Pensiun
- Pemaknaan Filosofi Jaminan Hari Tua
- Melihat Posisi Ganda Tkbm Dalam Perspektif Ketenagakerjaan
- Pelindungan Hak Pekerja Oleh Sebab Penolakan Mutasi Membuat Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
- Paradigma Penolakan Mutasi Sebagai Sebab Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dari Pembangunan Ketenagakerjaan
Pertimbangan Hukum
- Apa saja syarat mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)?
- Bagaimana ketentuan pemberian pesangon bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
- Apa saja kompensasi yang didapat pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)?
- Apa saja hak yang didapat oleh pekerja/buruh yang mengundurkan diri (resign)
- Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada Perusahaan yang tidak pernah membayar iuran program jaminan sosial pekerja/buruh kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?
E-KLIPING
Berbagai kumpulan Berita Ketenagakerjaan
