Sekjen Kemnaker: Keberhasilan Regulasi Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak semata-mata diukur dari selesainya proses pembentukan atau terpenuhinya target administratif. Lebih dari itu, regulasi harus dipahami, dilaksanakan, serta memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, saat menutup Forum Komunitas Hukum Tahun 2026 bertema “Penguatan Tata Kelola Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Sinergitas Unit Kerja untuk Menghasilkan Regulasi yang Bermanfaat dan Berdampak bagi Masyarakat” di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam acara tersebut, Cris meminta jajaran Biro Hukum dan seluruh unit kerja di lingkungan Kemnaker mengubah cara pandang dalam merumuskan dan mengimplementasikan produk hukum. Menurutnya, pembentukan peraturan tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyelesaian proyek _(project management), tetapi harus diikuti dengan manajemen perubahan _(change management)_ dan sosialisasi yang masif agar regulasi dapat dipahami serta diterapkan oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran pengaturannya.
“Jangan hanya membuat proyek untuk regulasi, tetapi harus diiringi oleh sosialisasi agar masyarakat merasa dilibatkan dan mendapat manfaat secara langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cris menekankan pentingnya penerapan konsep manajemen perubahan ADKAR dalam memastikan efektivitas implementasi regulasi. Konsep ini mencakup lima tahapan, yakni membangun kesadaran (awareness), menumbuhkan keinginan (desire), memberikan pengetahuan (knowledge) , memastikan kemampuan pelaksanaan (ability), hingga memperkuat penerapan melalui penguatan berkelanjutan (reinforcement) .
Menurutnya, setiap tahapan tersebut perlu diperhatikan agar regulasi tidak berhenti sebagai ketentuan tertulis, melainkan benar-benar dipahami dan dijalankan oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan. Tanpa pemahaman dan kesadaran yang memadai, regulasi berpotensi tidak berjalan optimal meskipun telah disusun melalui proses pembentukan yang baik.
Ia pun mencontohkan dengan dengan banyaknya perusahaan yang belum memahami kewajiban Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023. Kondisi ini turut memengaruhi kelengkapan data lowongan pekerjaan yang tersedia pada platform Karirhub, sehingga informasi mengenai pencari kerja dan lowongan yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal.
“Hal ini menandakan bahwa kita kurang sosialisasi dan penyebaran informasi, sehingga kesadarannya (awareness) belum terbangun. Padahal, manfaat WLLP ini sangat signifikan agar informasi lowongan pekerjaan masuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat," ujarnya.
Menutup arahannya, Cris mengapresiasi capaian Kemnaker yang berhasil meraih nilai sempurna pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) selama tiga tahun berturut-turut. Ia berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator keberhasilan tata kelola pembentukan regulasi, tetapi juga menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas implementasi dan memastikan setiap produk hukum Kemnaker memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.