Menaker Ungkap Poin Penting UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui Pekerja
Jakarta — Undang-Undang
(UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR RI dalam Rapat
Paripurna memuat sejumlah pengaturan penting bagi pekerja, mulai dari
kesetaraan di tempat kerja, pelindungan pencari kerja, pemagangan, penempatan
kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pelindungan pekerja saat
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
mengatakan UU tersebut dirancang untuk menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) No. 168/PUU-XXI/2023, sekaligus menyatukan norma UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang selama ini memicu ketidakpastian.
UU tersebut juga dirancang untuk memberikan pelindungan pekerja yang lebih
berkeadilan.
“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan
dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan
dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” ucap Menaker Yassierli melalui
siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/10/2026).
Yassierli memaparkan sepuluh poin penting dalam UU tersebut. Pertama,
kesetaraan di tempat kerja. Pengaturan ini mencakup larangan diskriminasi dalam
rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja. Setiap pekerja
diperlakukan secara adil, bermartabat, dan setara.
Kedua, pelindungan bagi pencari kerja. Pencari kerja mendapatkan akses terhadap
informasi pasar kerja yang lebih terbuka, sementara kewajiban pelaporan
lowongan kerja diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja
fiktif.
Ketiga, kepastian dalam pemagangan. Pemagangan dibatasi maksimal selama enam
bulan dan peserta berhak mendapatkan uang saku, pelindungan K3, kepesertaan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta sertifikat
pemagangan. Menaker Yassierli menegaskan bahwa pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja
dengan tenaga murah.
Keempat, penempatan kerja yang adil. Proses penempatan kerja harus dilakukan
secara objektif, transparan, dan non-diskriminatif, dengan perhatian khusus
kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah
tertinggal. Ijazah dan dokumen pribadi juga dilarang untuk ditahan.
Kelima, hubungan industrial yang seimbang. Pengaturan hubungan industrial
mengedepankan prinsip “Maju Industrinya, Sejahtera Rakyatnya”. Hak pekerja
untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi dilindungi, sekaligus memberikan
kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan.
Keenam, K3 sebagai hak fundamental. Pengusaha wajib menjamin K3 melalui sistem
manajemen K3 yang terintegrasi, dengan fokus pada pencegahan risiko dan
pengendalian bahaya, bukan hanya penanganan kecelakaan.
Ketujuh, pengawasan dan sanksi yang lebih tegas. Pengawasan ketenagakerjaan
diperkuat melalui pengawas yang lebih profesional, independen, dan proaktif.
Rasio pengawas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan perusahaan serta diperkuat
dengan komite pengawasan. Sanksi administratif dan pidana diterapkan secara
berjenjang untuk memberikan efek jera, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan
usaha.
Kedelapan, hak pekerja perempuan dan disabilitas. Terdapat kepastian hak cuti
melahirkan dan keguguran, termasuk upahnya, serta pelindungan bagi tenaga kerja
penyandang disabilitas.
Kesembilan, jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami PHK. Pengaturan
mencakup dana cadangan pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang
terkena PHK, serta pelindungan pekerja alih daya di BUMN yang wajib melalui
anak perusahaan BUMN.
Kesepuluh, kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan. UU ini memberikan
pelindungan terhadap pekerjaan fleksibel (future of work) dan memperkuat BNSP
sebagai lembaga independen di bawah Presiden. Selain itu, BPS mengatur survei
kebutuhan hidup layak melalui koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta
mendorong integrasi data ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah.