Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan kerangka kelembagaan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan melalui prinsip *rightsizing* atau penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan mengelompokkan Perangkat Daerah ke dalam unsur staf (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), unsur pelaksana (Dinas Daerah), unsur penunjang (Badan Daerah), serta unsur pengawas (Inspektorat), di mana pembentukan dan tipe organisasi masing-masing perangkat tersebut ditentukan secara rasional, efektif, dan efisien berdasarkan perhitungan beban kerja melalui variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD) serta variabel teknis, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.