Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Peraturan ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, yang inti substansinya adalah melakukan penyesuaian tugas dan wewenang DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota—khususnya dengan menghapus ketentuan huruf d pada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1)—sebagai konsekuensi logis dari perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan langsung guna memberikan kepastian hukum yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi.