Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 308 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Ahli Tekhnik Bendungan Besar
MATERI POKOK PERATURAN
Regulasi ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan kerja Ahli Teknik Bendungan Besar, yang mencakup pengaturan mengenai peta kompetensi, daftar unit kompetensi, serta uraian mendalam mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam seluruh tahapan pembangunan bendungan besar mulai dari perencanaan (seperti analisis hidrologi dan desain rinci), pelaksanaan konstruksi (termasuk pengendalian pekerjaan galian, beton, hingga blasting), pengawasan (supervisi), hingga penyerahan pekerjaan guna memastikan kualitas tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sistem pelatihan kerja nasional.
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-Undangan |
| Judul Peraturan | Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 308 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Ahli Tekhnik Bendungan Besar |
| Tajuk Entri Utama | Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan |
| Nomor Peraturan | 308 |
| Tahun Peraturan | 2016 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Menteri |
| Singkatan | KEPMENAKER |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 24 November 2016 |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Sumber | Kemnaker |
| Lokasi | Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan |
| Subjek | |
| Bidang Hukum | Hukum Ketenagakerjaan |
| Bahasa | Indonesia |
| Penandatangan | M. Hanif Dhakiri |
| Simplifikasi | - |
| Peraturan Terkait |
|
| Peraturan Pelaksanaan |
|
| Status | Berlaku |
Contoh Pertanyaan ✨
0/200
Disclaimer: Informasi yang diberikan ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun.
Peraturan ini belum pernah diuji materiil.
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi peraturan ini. Masukan yang Anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
