Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan ini mengatur tata cara, persyaratan, dan mekanisme operasional bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha melalui sistem elektronik, yang mencakup kewajiban pemenuhan standar keamanan siber, perlindungan data pribadi konsumen, serta prosedur pendaftaran dan pelaporan sistem elektronik kepada pemerintah. Selain itu, regulasi ini juga menetapkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi administratif bagi penyelenggara yang tidak memenuhi standar teknis maupun kewajiban operasional yang telah ditetapkan untuk menjamin ekosistem ekonomi digital yang aman, transparan, dan akuntabel di Indonesia.