Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2018 mengatur kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan melalui sistem LHKPN dan LHKASN guna mendukung penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Regulasi ini mencakup tata cara penyampaian laporan melalui aplikasi elektronik, mekanisme verifikasi dan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal, jadwal penyampaian laporan saat menjabat atau mutasi, hingga penegasan sanksi disiplin bagi pegawai yang tidak mematuhi ketentuan pelaporan tersebut.