Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menetapkan kerangka regulasi komprehensif bagi pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan mewujudkan ASN yang profesional, beretika, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan ini mengatur seluruh siklus manajemen PPPK mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, disiplin, hingga perlindungan dan pemutusan hubungan perjanjian kerja berdasarkan prinsip sistem merit yang berorientasi pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, guna mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan.