Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri ini mengatur penetapan standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor ketenagakerjaan, yang mencakup ketentuan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) seperti pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja (daring, pekerja rumah tangga, dalam negeri, luar negeri), serta jasa pemeriksaan, pengujian, dan audit keselamatan kerja (K3), sekaligus mengatur standar non-KBLI terkait pelayanan kesehatan kerja, sertifikasi SMK3, dan surat keterangan layak K3, guna memastikan setiap pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi, teknis, sarana, hingga sistem manajemen usaha demi menjamin kepatuhan, pelindungan tenaga kerja, dan operasional yang bermutu sesuai dengan regulasi pemerintah.