Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal Dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/VI/2021 ini mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait retribusi atas perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang mencakup penegasan bahwa retribusi tersebut dikategorikan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu, penetapan objek retribusi berdasarkan lokasi kerja TKA, batasan maksimal tarif retribusi yang mengacu pada ketentuan PNBP pusat, peruntukan penggunaan dana tersebut untuk pembinaan dan pengembangan tenaga kerja lokal, serta pengakuan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA dari aplikasi TKA Online sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).